
Rencana Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, Muhammadiyah: Hanya Hitungan Bulan, Harus Dikembalikan Lagi
Rencana pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi warga sipil dari Gaza ke Indonesia terus menjadi sorotan publik. Salah satu organisasi kemanusiaan terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, menyatakan dukungannya atas rencana tersebut, namun menekankan bahwa evakuasi ini hanya bersifat sementara dan warga Gaza harus dipulangkan kembali jika kondisi memungkinkan.
Rencana Evakuasi Muhammadiyah Dukung Evakuasi, Tapi Bukan Pemukiman Permanen
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa pihaknya menghargai upaya pemerintah dalam membantu warga Palestina yang terdampak konflik. Namun, ia menegaskan bahwa evakuasi ke Indonesia seharusnya tidak dimaknai sebagai pemukiman permanen.
“Evakuasi ini hanya dalam hitungan bulan. Ketika situasi sudah membaik, mereka harus dikembalikan ke Gaza. Kita tidak dalam posisi memindahkan mereka secara permanen,” ujar Mu’ti dalam konferensi pers, Kamis (11/4/2025).
Muhammadiyah juga menekankan bahwa Indonesia sebaiknya tidak terjebak pada solusi jangka pendek yang bisa menimbulkan konsekuensi geopolitik di masa depan.
Menjaga Kedaulatan dan Harapan Rakyat Palestina
Mu’ti menambahkan bahwa penting untuk tetap menjaga semangat perjuangan rakyat Palestina. Jika mereka direlokasi secara permanen, hal itu bisa dimaknai sebagai penghapusan hak mereka atas tanah kelahirannya sendiri.
“Masyarakat Palestina memiliki hak untuk tinggal di tanahnya sendiri. Kita hanya membantu mereka bertahan sampai kondisi memungkinkan untuk kembali,” tegasnya.
Muhammadiyah khawatir bahwa relokasi jangka panjang justru bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melegitimasi pendudukan atas wilayah Palestina.
Fokus Pada Bantuan Medis dan Kemanusiaan
Selain soal evakuasi, Muhammadiyah terus aktif mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk logistik, obat-obatan, dan tenaga medis. Hingga saat ini, Muhammadiyah telah menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Palestina melalui lembaga mitra di Mesir dan Yordania.
Mu’ti menekankan pentingnya diplomasi kemanusiaan dan kerjasama dengan lembaga internasional agar bantuan tepat sasaran.
“Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan lembaga kemanusiaan internasional agar bantuan bisa menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” kata Mu’ti.
Pemerintah Masih Matangkan Skema Evakuasi
Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa skema evakuasi masih dalam tahap kajian mendalam. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan, mulai dari keamanan, logistik, hingga kesiapan fasilitas di Indonesia.
Juru Bicara Kemenlu, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan bahwa evakuasi hanya akan dilakukan atas dasar kemanusiaan dan dengan koordinasi penuh bersama organisasi internasional seperti PBB dan UNRWA.
“Prinsipnya adalah menyelamatkan nyawa, bukan memindahkan kewarganegaraan atau identitas mereka,” ujar Iqbal.
Penegasan Posisi Indonesia
Indonesia menegaskan bahwa sikap politiknya terhadap Palestina tidak berubah. Evakuasi bukan berarti menyerah terhadap perjuangan rakyat Palestina, melainkan bentuk nyata kepedulian atas krisis kemanusiaan yang sedang terjadi.
Baik pemerintah maupun organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah sepakat bahwa warga Gaza yang dievakuasi harus tetap memiliki hak untuk kembali ke tanah kelahirannya ketika situasi sudah kondusif.