Banten Kembali Raih Opini WTP dari BPK

Banten kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini merupakan yang kesembilan kalinya secara berturut-turut, menunjukkan konsistensi Provinsi Banten dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

Penyerahan Laporan di Sidang Paripurna DPRD Banten

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten pada Rabu, 30 April 2025. Acara ini dihadiri oleh Penjabat Gubernur , Al Muktabar, Pimpinan DPRD, Kepala BPK Perwakilan Banten, serta jajaran OPD. Dalam sambutannya, Al Muktabar menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras, khususnya kepada jajaran pemerintah daerah yang menjaga integritas dalam pelaporan keuangan.

“Opini WTP ini bukan sekadar penghargaan, tetapi bukti komitmen kita dalam mengelola keuangan publik dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Catatan dan Rekomendasi dari BPK

Meskipun memperoleh opini tertinggi dari BPK, pemerintah daerah tetap menerima sejumlah catatan penting. BPK mencatat beberapa aspek yang perlu dibenahi, seperti pengelolaan aset tetap, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta efektivitas program belanja daerah. Oleh karena itu, Al Muktabar menegaskan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari ke depan sesuai amanat undang-undang.

Konsistensi Transparansi dan Akuntabilitas

Capaian ini menjadi bukti bahwa Provinsi mampu menjaga konsistensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebelumnya, opini WTP juga diraih sejak tahun 2016, dan tren ini terus dipertahankan hingga kini. Menurut Kepala BPK Perwakilan , pencapaian ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam aspek administratif, tetapi juga mencerminkan kesungguhan pemerintah daerah dalam mendorong good governance.

Harapan untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Lebih lanjut, opini WTP ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan efisiensi program sosial. Pemerintah Provinsi Banten bertekad menjaga kepercayaan masyarakat melalui tata kelola keuangan yang lebih baik dan berorientasi pada hasil. Kolaborasi antara eksekutif, legislatif, serta pengawasan masyarakat dinilai sebagai kunci keberlanjutan capaian ini.