Pelindo Minta Maaf atas Kemacetan di Tanjung Priok, Pramono Anung: Maaf Saja Tak Cukup

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kemacetan parah yang terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemacetan tersebut telah berlangsung selama beberapa hari terakhir dan memicu protes dari pengguna jalan serta para pelaku usaha logistik.

Namun, permintaan maaf tersebut tidak cukup untuk meredam kekecewaan publik. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung turut angkat bicara dan menilai bahwa permintaan maaf saja tidak menyelesaikan persoalan sistemik yang terjadi di pelabuhan utama Indonesia tersebut.

Kemacetan Lumpuhkan Akses Logistik

Kemacetan di Tanjung Priok menyebabkan antrean panjang kendaraan, terutama truk logistik, hingga mencapai beberapa kilometer. Selain membuat aktivitas pelabuhan terhambat, kondisi ini juga berdampak langsung pada distribusi barang ke wilayah Jabodetabek dan sekitarnya.

Pelaku usaha menyatakan bahwa keterlambatan distribusi telah menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan. Beberapa perusahaan bahkan terpaksa menunda pengiriman karena tidak dapat keluar dari pelabuhan tepat waktu.

Respons Pelindo: Akan Evaluasi Sistem Operasi

Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi total terhadap sistem operasional di Tanjung Priok. Ia juga menegaskan bahwa kemacetan ini bukan semata-mata akibat internal Pelindo, namun melibatkan sejumlah faktor eksternal seperti sistem pelacakan kontainer dan koordinasi antar-instansi.

“Namun kami tidak ingin lepas tanggung jawab. Kami minta maaf kepada masyarakat dan akan segera memperbaiki mekanisme distribusi logistik agar tidak terjadi lagi,” ujar Arif.

Pramono Anung Desak Perubahan Konkret

Menanggapi permintaan maaf Pelindo, Pramono Anung menyatakan bahwa ucapan maaf tanpa tindakan nyata hanyalah basa-basi. Ia mendesak Pelindo dan instansi terkait untuk segera bertindak dengan reformasi manajemen dan peningkatan koordinasi.

“Pelabuhan adalah nadi ekonomi kita. Kalau macet seperti ini, bukan hanya pengguna jalan yang terganggu, tapi juga ekonomi nasional. Maaf saja tidak cukup, perlu ada perubahan konkret,” ujar Pramono saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan.

Pemerintah Akan Turun Tangan

Pemerintah pusat dikabarkan akan melakukan evaluasi lintas sektor untuk menangani masalah ini. Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, hingga otoritas pelabuhan akan duduk bersama mencari solusi jangka panjang. Upaya digitalisasi dan modernisasi sistem logistik disebut akan menjadi fokus pembenahan ke depan.

Penutup

Kemacetan di Tanjung Priok menjadi sorotan nasional karena menyentuh sektor vital logistik dan ekonomi. Dengan tekanan publik dan perhatian dari pemerintah pusat, diharapkan permasalahan ini bisa segera diatasi dengan solusi yang bukan hanya bersifat sementara, namun menyentuh akar persoalan sistemik di pelabuhan terbesar Indonesia tersebut.