Presiden Akan Periksa Dugaan Penggelapan Dana MBG

Dugaan Penggelapan Dana Program Makan Bergizi Gratis

Presiden Akan Periksa Dugaan Penggelapan Dana MBG Presiden Prabowo Subianto merespons laporan dugaan penggelapan dana dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah. Dugaan penyimpangan dana tersebut mencapai Rp975.375.000 dan diduga melibatkan pemilik yayasan pelaksana program berinisial MBN.

Kasus ini dilaporkan oleh Ira Mesra Destiawati, pemilik Mitra Dapur, yang merasa dirugikan karena tidak menerima pembayaran kerja sama. Ia melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan nomor laporan LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA.

Presiden Akan Periksa Tegaskan Komitmen terhadap Transparansi

Dalam sebuah konferensi pers di Istana Merdeka, Selasa (22/4), Presiden Prabowo menyatakan belum mengetahui secara rinci laporan tersebut. Namun, ia menegaskan akan segera memeriksa dan menindaklanjuti. “Saya belum tahu soal itu. Nanti saya cek ya,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa pemerintah akan menjaga setiap rupiah dana publik. “Setiap sen uang rakyat akan kita jaga,” tegasnya. Dengan demikian, Presiden menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran.

Tindakan Hukum oleh Pihak Terkait

Sementara itu, kuasa hukum Ira, Danna Harly, menyatakan bahwa proses hukum akan terus berjalan. Tidak akan ada penyelesaian damai dalam kasus ini. “Kami ingin kasus ini menjadi pelajaran. Semua pelaksana program serupa harus bertindak jujur,” katanya.

Menurutnya, langkah ini penting agar penyalahgunaan dana sosial tidak terulang di masa depan. Proses hukum juga diharapkan bisa membuka tabir dugaan penyimpangan lainnya.

Pemerintah Siapkan Langkah Pencegahan

Untuk menanggapi kemungkinan terjadinya kasus serupa di daerah lain, Kementerian Sosial mulai mengumpulkan data tambahan. Tujuannya adalah memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai prosedur.

Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat pengawasan di tingkat lokal. Setiap yayasan atau mitra pelaksana akan dievaluasi secara berkala. Harapannya, masyarakat bisa merasakan manfaat dari program ini tanpa adanya penyimpangan.