Pemerintah OKU Bentuk Pokja Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi

Pemerintah OKU Kabupaten Ogan Komering Ulu resmi membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk mengawasi dan memastikan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi berjalan dengan baik. Langkah ini diambil guna mencegah penyimpangan dan memastikan petani mendapatkan haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuan Pembentukan Pokja

Pembentukan Pokja ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi serta menghindari praktik penyelewengan yang kerap terjadi di lapangan. Bupati OKU menegaskan bahwa keberadaan Pokja ini sangat penting agar pupuk bersubsidi dapat sampai ke petani yang benar-benar membutuhkan.

“Dengan adanya tim pengawasan yang lebih terstruktur, kami berharap distribusi pupuk berjalan lebih transparan dan tepat sasaran,” ujar Bupati OKU dalam rapat koordinasi bersama dinas terkait.

Tugas dan Tanggung Jawab Pokja

Pokja ini akan bertugas melakukan pemantauan di tingkat distributor, pengecer, hingga kelompok tani. Selain itu, mereka juga akan menerima laporan dari masyarakat jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyaluran pupuk.

Beberapa tugas utama Pokja antara lain:

1. Verifikasi dan validasi data petani penerima pupuk bersubsidi berdasarkan e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
2. Monitoring dan evaluasi distribusi pupuk dari tingkat distributor hingga ke petani.
3. Menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
4. Menyusun rekomendasi kebijakan untuk perbaikan sistem distribusi pupuk di masa mendatang.
5. Bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku yang terbukti melakukan penyimpangan.

Upaya Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Pertanian

Selain membentuk Pokja, Pemerintah OKU juga menggandeng aparat penegak hukum untuk mengawasi potensi penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan penyimpangan.

Dinas Pertanian OKU juga akan meningkatkan sosialisasi kepada para petani mengenai prosedur dan syarat mendapatkan pupuk bersubsidi. Hal ini dilakukan agar mereka lebih memahami mekanisme distribusi yang benar dan dapat melaporkan jika ada kendala di lapangan.

Sementara itu, para petani menyambut baik langkah ini dan berharap agar distribusi pupuk bersubsidi dapat lebih merata serta tidak mengalami kelangkaan di musim tanam.

Dengan adanya Pokja ini, diharapkan sektor pertanian di OKU semakin berkembang, dan petani dapat memperoleh pupuk sesuai kebutuhan mereka tanpa kendala distribusi. Keberadaan tim ini juga menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah.